asas asas dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. asas asas dalam hukum pidana

Pengertian asas legalitas adalah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Bandung: Alumni. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas teritorialitas juga diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2008:13) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur. PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Imam Budi Santoso1, Taun2. Principle of Proportionality 1. Penemuan Hukum dan Asas Legalitas Dalam Penerapan Hukum Pidana Indonesia 1. Mengenai Sumber dalam Hukum Pidana Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. melalui hukum pidana perzinaan. Dr. 1 Asas–asas Hukum Adat. Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku;. D. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. intinya bahwa Hukum Acara Pidana adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan. Hukum pidana Umum memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Sebagaimana dikutip dari Loebby Loqman, Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama denganHukum Acara Pidana Militer didasarkan pada asas hukum acara pidana secara umum dengan ditambahkan asas-asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai bentuk kekhususan Hukum Acara Pidana Militer. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: Asas manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada. Asas legalitas ini pertama tama mempunyai bentuk sebagai undang undang adalah dalam Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam pasal 8 Declaration de droits de I’homme et du citoyen 1789: “nul ne peut etre puni qu’en vertu d’une loi etabile et promulguee anterieurement au delit et. Asas Wilayah atau Teritorial. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas memiliki beberapa implikasi penting. A. Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi (herziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia. 30. . , meluncurkan karya baru buku berjudul: Asas-Asas Hukum Pidana yang dilengkapi Uraian KUHP Nasional. A. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan. , mh; 2 asas-asas hukum pidana. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Sudrajat Bassar, Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP, CV. Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapat. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. n b. Namun dalam hukum pidana nasional harus dibuat dalam aturan tertulis, sedangkan dalam hukum pidana internasional dapat dirujuk dari hukum kebiasaan internasional. Asas-asas Hukum Acara Pidana . Berikut asas-asas dalam hukum pidana, diantaranya: Asas Legalitas. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah atau “presumtion of innocent” terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana fachrizal afandi, s. andi hamzah, SH Bab I PENDAHULUAN A. 4 Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar Atas pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu. Soesilo dalam bukunya yang sama menyatakan. Yogyakarta: Teras, hlm. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sofmedia, Jakarta, 2011. Asas-asas Hukum Acara Pidana. Adapun asas-asas yang diatur di dalam KUHAP jelas mengan­dung semangat perlindungan hak asasi manusia yang harus ditegak­an yakni sebagai berikut:. Asas ne bis in idem dijelaskan dalam BAB VII Buku kesatu KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana tepatnya pada Pasal 76 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:. Sembilan asas hukum acara pidana yang dimaksud, antara lain asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas praduga tidak bersalah; asas oportunitas; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; asas. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga. Silahkan klik tombol. 11. dan Dr. 4. Asas-asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). , Ph. fachrizal afandi, s. adalah suatu asa yang memberlakukan suatu KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia. Asas Perlakuan yang Sama di muka hukum. Berbagi Definisi Hukum Acara Pidana 1 B. Serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang Ne Bis In Idem apabila telah memenuhi syarat tertentu. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai. Kebenaran Material sebagai Asas Hukum Acara Pidana Kebenaran sebagai asas dalam Hukum Acara Pidana ini sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada asasnya pengertian Zµlµu „ ›]ˆv ˆoZ W ^W˚„ıµ„ v Zµlµu yang mengatur, menyelenggarakan, dan 8 Ibid. Asas praduga tak bersalah. dalam hukum pidana Islam juga terdapat pembahasan mengenai pemberlakuan hukum secara surut meski tidak dilakukan pembahasan secara khusus dan mendalam. Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asasutama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Topo Santoso, S. DALAM praktik hukum pidana telah tampak inkonsistensi antara das sollen dan das sein yang membawa dampak ketidakpastian, ketidakadilan, dan bahkan tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Asas Personal (nasional aktif). 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif. Asas legalitas dikenal juga dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach seorang Sarjana Hukum Pidana Jerman tahun 1775-1833 dalam bukunya yang berjudul “ Lehrbuch des peinlichen Recht ” (1801). 3. Subjek. asas legalitas. Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20. Asas praduga tak bersalah dinyatakan dalam penjelasan. Kesimpulan. Asas Oportunitas Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 C Undang - Undang (UU) Republik Indonesia No. an. Tiga asas yang diterapkan di ambil dari pendapat Guatav Radburch, yaitu dari sisi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas hukum pidana edisi revisi. Hiariej, hukum acara pidana mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana. 26. Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. AGUS SUNTORO: Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia. 000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) Salah satu buku yang banyak dimiliki mahasiswa hukum berjudul “Asas. Download PDF. 9789795183419. 3398 Abstract: The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughoutAsas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum. 1. 47Hal tersebut yang dikatakan oleh Hibnu Nugroho bahwa asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dimengerti tanpa asas-asas tersebut. 7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 2 8 Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Gha-lia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 5 9 Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: 1969, halaman 63. perspektif ilmu hukum, asas hukum bersifat mengatur, menjelaskan (eksplanasi) dan tidak normative. 2. M. 5 sampai saat ini. , mh; 2 asas-asas hukum pidana. id. Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP disebutkan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain: Asas legalitas: didasarkan pada adagium nullum delictum. Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 KitabUndang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. II. 2004 dan Pejelasan Umum butir 3c KUHAP Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pasal 14 + 270 — Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan — Penuntut umum berwenang melakukan pengawasan apakah persyaratan. dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 2. ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Danel Aditia Situngkir* Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 21-04-2018, Accepted: 30-04-2018 Doi: 10. Adapun. , M. Menurut Mezger, hukum pidana dapat diartikan. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara 1. Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana. Asas oportunitas. Selain dalam Pasal 2 KUHP, asas teritorial juga ditemukan. Asas legalitas dalam islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam ranga reformasi hukum, hasil amandemen konstitusi itu perlu dimasukkan. Dari penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif pada Pasal 5 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya asas nasionalitas aktif dan asas personalitas adalah hal yang sama. Dalam hukum pidana untuk dapat di pidana tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus selain itu juga orang tersebut juga. Asas Umum Hukum Pidana. Daftar Isi Sembunyikan 1. Artinya, jika pada seorang pembuat pidana tidak kesalahan, maka tidak patut menjatuhkan. Berikut penjelasan dari masing-masing asas-asas hukum pidana seperti yang dikemukan di atas. kepri. Ilustrasi asas-asas hukum pidana (KOMPAS. Asas principle of legality 1. PIDANA MILITER S. 1990. 2 Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata 1. Read more. apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan bagaimana cara menjatuhkan pidana. Di Indonesia sendiri asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 KUHP bahwa seseorang tidak bisa dipidana tanpa ada UU. com - Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. h. id, S. & Partner’s ”: Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas Ne Bis Vexari Rule 1. A. Inilah landasan dasar. Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang. Bandung: Yrama Widya. January 15, 2021. Dalam hukum pidana nasional, asas-asas yang bersumber dari hukum nasional mungkin sudah banyak diketahui dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat 1 Eddy O. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain. Hukum Pidana Prof. 3 Tapi dalam bukunya “Hukum Pidana Pidana Indonesia” yang ditulis bersama-sama dengan Andi Hamzah, rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut diterjemahkan sebagai: “tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yangTerhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, 26 April 2006, hlm. 9. – Andri Marpaung, S. com Fenty Puluhulawa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Lusiana Margareth Tijow Fakultas Hukum Universitas Negeri. Jasi silahkan Anda pelajari dengan sungguh. 2, Cipedak, Kec. Asas Teritorial Asas ini diatur juga dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP pidana yang menyatakan : Ketentuan dalam. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah: • Pembunuhan • Pencurian • Penipuan • Perampokan. H. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) -¥ Pasal 8 UU No. Yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Asas Lega litas, Hukum Pidana Nasio nal dan Hukum Pid ana Internasional * Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga , danel@st ba-prayoga. Dengan adanya asas tersebut, maka diharapkan pelaksanaan hukum di Indonesia dapat adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni . 5Fockema Andreae, Fockema Andrea's Rechtsgeleard. A. Buku Asas-Asas Hukum Pidana karya Prof. Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. 207. Baca Juga : Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum Beserta Sumber Dan Macamnya. co. Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna juga mengenal asas legalitas, dimana asas legalitas itu dapat dilihat di dalam suarah Al-Isra’ Ayat 15 yang berbunyi: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ. 9 Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. b. Sebagaimana diterangkan S. Dari penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif pada Pasal 5 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya asas nasionalitas aktif dan asas. R. Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan. Contoh asas lex superior derogat legi inferiori adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 (hal. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara 1. akan tetapi, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan. Istilah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dalam pasal 285 resmi diberi nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Sistem yang terkodifikasi adalah. title: asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana 1 asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana. 28. Mengutip Modul Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Eddy O. 56-57. 2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Op.